Pencetus MMM di Indonesia Bisa Dijerat Hukum

By on 12 September 2014 | Artikel ini Sudah di baca 2.896 kali

Masyarakat Indonesia dihebohkan oleh skema ‘investasi’ Manusia Membantu Manusia alias Mavrodi Mondial Moneybox (MMM). Praktik ini ternyata bisa dijerat secara hukum.

Demikian disampaikan Direktur Penyidikan OJK Luthfy Zaini Fuady saat berbincang detikFinance di Gedung OJK, Jakarta, Kamis (11/9/2014).

Ini karena skema piramid yang digunakan di MMM ini telah diatur dalam undang-undang perdagangan. “Dalam undang-undang perdagangan yang baru ada yang menyebutkan delik sistem piramida ini,” kata dia.

Ia menyebut, MMM dapat digolongkan kegiatan piramida. Ini bisa dilihat dari sistem organisasi dan perputaran uangnya. Skema keuangan yang diterapkan MMM mengandalkan aliran dana yang masuk dari anggota baru yang bergabung. “Bila tidak ada pemain baru atau uang masuk maka akan failed(berhenti) perputaran uangnya,” sebut dia.

Adapun undang-undang yang mengatur sistem piramida adalah UU 7/2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan).

Pasal 9 UU Perdagangan menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang.

Dijelaskan, skema piramida sebaga istilah/nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan barang.

Skema piramida memanfaatkan peluang keikutsertaan mitrausaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitrausaha itu.

Adapaun sanksi atas tindakan ini tercantum dalam Pasal 105 berupa sanksi pidana bagi pelaku usaha yang menerapkan sistem skema piramida dalam distribusi dengan pidana 10 (sepuluh) tahun penjara dan/atau pidana denda sepuluh miliar rupiah.

Memang, sistem MMM menawarkan keuntungan bukan dari kegiatan distribusi barang lewat penjualan langsung atau atau multilevel marketing (MLM). Dalam sistem ini tidak ada barang atau jasa yang didistribusikan.

Sayang, ia mengatakan, penindakan atas MMM berada di luar kewenangannya. Ini dikarenakan MMM tidak dapat didevinisikan sebagai kegiatan investasi.

“MMM tidak bisa didefinisikan sebagai lembaga keuangan. Lalu karena dia bukan lembaga keuangan dan kita tidak bisa melakukan tindakan, fungsi perlindungan yang kami lakukan adalah sebatas melakukan edukasi,” kata dia.

Namun, ia menambahkan, masyarakat tidak perlu khawatir permasalahannya tidak tertangani. Karena, terkait penanganan ini pihaknya telah bekerjasama dengan berbagai pihak agar keresahan di masyarakat diak semakin menjadi-jadi.

“Kalau soal pelanggarannya kita berkoordinasi dengan Kepolisian, Kominfo dan Kementerian Perdagangan,” pungkasnya.

Sumber : DETIK.COM