Sistem Co-Ownership Bagi Investor Berkantong Tipis

By on July 13, 2015 | Artikel ini Sudah di baca 329 kali

Investasi Properti – Belakangan ini, sistem Co-Ownership menjadi salah satu pertimbangan di lingkaran calon investor yang mengalami masalah keterbatasan anggaran. Selama puluhan tahun, bisnis properti cenderung didominasi oleh pihak-pihak yang punya pendapatan tinggi dan mampu membeli bangunan atau tanah serta menjadikannya sebagai modal investasi. Sementara itu, mereka yang berpenghasilan rendah saja masih mengalami kesulitan untuk memiliki bangunan rumah sendiri.

Bisnis Properti Kalangan Menengah ke Bawah

Nah, solusi yang ditawarkan oleh sistem Co-Ownership terbukti sangat bermanfaat bagi masyarakat yang selama ini menginginkan bisnis investasi properti. Dengan pemasukan per bulan atau tahunan terbatas, peluang menanamkan modal properti tetap terbuka lebar. SistemCo-Ownership merupakan skema kepemilikan bersama yang sangat memungkinkan setiap pihak untuk menanamkan investasi.

Misalnya saja seseorang memiliki pemasukan bulanan kurang dari 10 juta, ia masih bisa bergelut di bidang bisnis ini. Skema Co-Ownership juga akan sangat meringankan sistem pembayaran yang nantinya bisa dikelola sesuai kemampuan dan kebutuhan. Yang dimaksud dengan skema Co-Ownership ialah pengaturan persentase dari aset properti berdasarkan kesepakatan yang telah diatur. Biasanya kesepakatan kepemilikan ini sudah dibicarakan dan diatur sesuai hasil pembicaraan dari masing-masing penanam modal. Setiap pemilik modal memiliki hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian tertulis atau mekanisme kontrak dengan sistem pembayaran yang juga telah disepakati sebelumnya. Ke depannya, berbagai detil seperti pembagian keuntungan modal, penghasilan sewa, iuran wajib, dan pembayaran pajak tidak akan menimbulkan masalah atau perselisihan.

Sistem Kolektif

Keuntungan dari skema Co-Ownership ini ialah hubungan yang terjalin bisa dalam kerangka kekeluargaan dan bahkan sangat fleksibel. Anda bisa mengajak anggota keluarga, teman, atau rekan bisnis untuk mencoba terjun dalam investasi ini. Sistem kepemilikan bersama yang variatif dan dinamis ini akan memunculkan sinergi positif serta diharapkan bisa mengembangkan objek investasi yang lebih prospektif.

Lalu bagaimana dengan masalah sertifikat hak guna bangunan? Hal itu tak akan jadi masalah karena sertifikatnya bisa diterbitkan atas beberapa nama yang dalam hal ini ialah para pemilik modalnya. Kepemilikan aset properti akan diatur dan dilindungi oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional). Dengan demikian, tidak ada kendala dalam proses pembentukan sistem kepemilikan bersama atau Co-Ownership di bidang investasi properti ini.

Yang sangat disayangkan saat ini ialah kurangnya penyebaran informasi pada masyarakat yang selama ini berminat di bidang investasi properti. Padahal jaminan hukum yang menaungi praktik penanaman modal ini telah membuka celah seluas-luasnya bagi setiap pihak. Diharapkan bahwa proses sosialiasi perihal skema Co-Ownership ini bisa diketahui oleh lebih banyak orang sehingga mampu memicu iklim kompetisi yang sehat dan berdampak positif bagi ekonomi tanah air.

Salah satu contoh investasi properti dengan skema Co-Ownership adalah penawaran investasi untuk apartemen dengan kisaran harga tertentu yang bisa dimiliki oleh 3 orang. Setiap pemilik akan membayar iuran dengan pembagian persentase yang mungkin sama atau bisa juga berbeda sesuai kesepakatan. Meskipun tawaran investasi apartemen masih dibatasi jumlah unitnya, namun peminatnya ternyata semakin bertambah.

Skema Co-Ownership merupakan salah satu model terobosan yang sekiranya bisa membangkitkan gairah industri terkati. Perkembangan dan masa depan bidang properti dewasa ini sangat sering menjadi bahan pembicaraan di berbagai pihak yang masing-masing punya kepentingannya sendiri. Semakin banyaknya peluang yang tersebar dan merata di berbagai lokasi akan mewujudkan gagasan praktik investasi yang lebih ideal dan relevan.