Pro Kontra WNA Dalam Kepemilikan Properti

By on July 9, 2013 | Artikel ini Sudah di baca 1,353 kali
Investasi Properti

Pro Kontra WNA Dalam Kepemilikan Properti

Kabar mengenai dibukanya kran untuk kepemilikan warga asing di negara Indonesia masih hangat di perbincangkan. Bahkan banyak yang melihat keputusan ini merupakan bentuk upaya demi meningkatkan suatu pertumbuhan dalam pasar properti Indonesia. Adanya potensi pasar di Indonesia yang masih relatif rendah untuk sektor harga properti memberikan tingkat persaingan cukup bagus untuk market asing. Menurut perkiraan sendiri akan ada banyak jumlah devisa dari kepemilikan asing tersebut yang masuk ke Indonesia. Pada dasarnya seorang warga asing dapat mempunyai properti yang ada di Indonesia namun dengan hak sewa, hak pakai ataupun hak guna. Di dalam pembahasan yang dilakukan di DPR mempertimbangkan untuk kembali melakukan perpanjangan hak pakai hingga 70 tahun. Zulfi S.Koto, Presiden dari Hud Institute menyatakan bahwasanya istilah dari kepemilikan tersebut sebaiknya diganti dengan istilah kepenghunian, hal itu disebabkan karena kita tahu bahwa WNA yang melakukan kepemilikan properti di Indonesia tidak mempunyai lahan tersebut. Selain itu juga berhubungan dengan pemisahan yang ada antara kepemilikan suatu bangunan dengan tanah menurut Undang-Undang RUsun.

Seorang ketua umum REI, Setyo Maharso memberi gambaran ada sekitar 30% hingga 40% jumlah properti yang ada di Bali telah dimiliki oleh WNA. Kemungkinan yang terjadi mereka tidak memiliki properti secara langsung. Sebab biasanya mereka melakukan pernikahan dengan warga asli Indonesia serta melakukan pembelian properti itu. Akan tetapi dengan melihat dari potensi yang ada di dalam pasar memang tidak bisa kita pungkiri bahwa suatu pasar properti untuk WNA bisa dikatakan cukup tinggi. Apabila kita lihat dari sisi lain dengan adanya kepemilikan asing tersebut dapat meningkatkan suatu pertumbuhan aset properti dalam skala nasional. Akan tetapi disisi lain memang diperlukan pembatasan untuk kedepannya supaya tidak merugikan market lokal. Dengan masuknya WNA dalam membeli suatu properti yang ada di Indonesia maka secara otomatis bisa menaikkan suatu nilai dari properti itu sendiri yang saat ini relatif cukup rendah. Adanya pertumbuhan nilai tersebut juga turut berkontribusi dalam memberikan suatu keuntungan yang lumayan untuk para pengembang. Akan tetapi pada dasarnya kita perlu mewaspadai efek dari bubble dari properti yang memungkinkan untuk timbul pasca itu. Rasa kekhawatiran dari BI (Bank Indonesia) sekarang ini terhadap bubble dalam sektor properti, hal ini disebabkan karena adanya peningkatan nilai dari KPR serta harga yang mungkin sedikit berlebih apabila kita bandingkan terhadap kondisi kran dari kepemilikan asing saat telah dibuka.  Lantas kenapa bubble properti bisa menjadi bahaya?

Mempelajari mengenai perkembangan dari properti pada negara lain, Disana nilai dari properti mereka yang mengalami pergerakan yang berlipat ditambah dengan adanya kepemilikan asing maka akan mendapati “crash” pada saat negara asal dari seorang pemilik tersebut terjadi krisis. Jadi suatu nilai properti akan jatuh secara drastis serta kondisi pasar akan runtuh. Hal inilah yang bisa menjadi pembeda kenapa dalam pasar properti khususnya di Indonesia tetap stabil pada saat krisis yang terjadi di Amerika maupun Eropa. Karena di dalam pasar Indonesia sekarang ini tetap didominasi dengan market lokal. Sementara untuk pasar properti yang ada di negara tetangga mendapati pecahnya bubble dalam sektor properti yang bisa berakibat jatuhnya nilai suatu properti.
Pada saat mulai dibukanya kepemilikan asing di Indonesia, ada baiknya diperlukan persiapan dengan adanya peraturan mengenai pembatasan yang bisa melindungi market lokal. Dengan pembatasan yang luas tersebut serta adanya jumlah dari pembelian ada baiknya diatur juga guna memberikan suatu keseimbangan pada market lokal dengan market asing. Dan apabila tidak diaturnya pembatasan maka WNA bisa dipastikan bisa menguasai seluruh pasar besar di sektor properti nasional serta hal itu dapat berbahaya terhadap keseimbangan market yang ada. Oleh karena itu Ibnu Tadji juga mengkritik terhadap rencana akan dibukanya suatu kepemilikan untuk warga negara asing. Hal yang di khawatirkan adalah dapat membahayakan suatu sistem pertahanan suatu negara serta dapat menimbulkan adanya kesenjangan sosial.